PMI Pasaman Himpun Sumbangan Sukarela ASN, Sobeng Surandal: Dilarang Ambil Dana Anggaran OPD 

Pasaman, - Munculnya beragam persepsi atas permintaan sumbangan sukarela dalam rangka Bulan Dana PMI Kabupaten Pasaman Tahun 2024, membuat ketua Panitia Bulan Dana PMi Pasaman, Sobeng Suradal, SH. MH., menerbitkan surat penjelasan tentang tatacara dan mekanisme sumbangan. 

"Ya, telah kita sampaikan surat penjelasan, untuk menghindari kesalah pahaman, " ujar Sobeng Suradal, Ketua Bulan Dana PMI, yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. 

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Meminta Corporate Values Kejaksaan RI Diterapkan Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari

Dijelaskan, bahwa sumbangan bukan dipungut dari OPD melainkan dari pribadi-pribadi ASN secara sukarela/tidak ada paksaan, dan nominalnya tidak ditentukan, tanpa ada batasan minimal ataupun maksimalnya. 

Sebagaimana diketahui, dalam proposal sumbangan yang dikirim oleh Panitia Bulan Dana ke tiap-tiap OPD Pemkab Pasaman, disebutkan bahwa sumbangan itu sifatnya "sukarela" dari masing-masing ASN dikoordinir dan dikumpulkan di instansi/dinas nya, kemudian disetorkan ke Rekening Panitia Bulan Dana PMI sebagai mana tercantum dalam proposal.

Baca juga: Kapuspenkum: “Penuntut Umum Berhasil Meyakinkan Majelis Hakim dalam Membuktikan Pembunuhan Berencana”

"Semata-mata sumbangan sukarela saja, berapapun sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Sifatnya dari masyarakat Pasaman, untuk masyarakat Pasaman bukan untuk kepentingan PMI, " jelas Sobeng menegaskan.

Kemudian, bagi ASN yang tidak mampu/tidak bersedia memberikan sumbangan secara sukarela, tidak apa-apa dan tidak ada paksaan harus menyumbang. 

Baca juga: Jaksa Agung: Nota Kesepahaman Menjadi Perwujudan dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

"Saya tegaskan kembali, dilarang menggunakan/mengambil Dana Anggaran OPD untuk memberikan sumbangan, tetapi hanya murni dari personal ASN itu sendiri, " tegas Kajari Pasaman itu.

Penjelasan tersebut dilakukan Sobeng Suradal, lantaran sempat muncul keluhan dari beberapa ASN dan Honorer di Pemda Pasaman, akibat dipatok besaran sumbangan hingga Rp. 200.000, -  per-orang, bagi pegawai honor dan kontrak. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa 3 Saksi Korupsi SKEBP Rajungan pada PT. Surveyor Indonesia

"Besaran nominal itu bukan kebijakan dari Panitia Bulan Dana PMI dan kami himbau agar masing-masing kepala OPD tidak mengatasnamakan ketua Panitia, karena ketua panitia tidak pernah menentukan besaran sumbangan dan apabila terjadi kegaduhan maka selaku Ketua Panitia, saya tidak bertanggung jawab, " ujar Sobeng mengingatkan. 

Menurut Sobeng Suradal, Dirinya bersedia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kab Pasaman Tahun 2024 karena merasa prihatin dan tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu guna membantu masyarakat, lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat Kabupaten Pasaman betapa sulitnya mendapatkan bantuan darah di Pasaman ini. 

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Membangun Etos Kerja Kejaksaan melalui Disiplin dan Kesederhanaan

"Kondisi sulitnya memperoleh darah itu disampaikan langsung oleh masyarakat kepada saya, saat mengunjungi nagari-nagari di Kabupaten Pasaman, dalam rangka memberikan penyuluhan hukum, " ujar Sobeng Suradal.

Terakhir disebutkan, selaku Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Pasaman Tahun 2024, Sobeng Suradal menjamin transparansi pengelolaan sumbangan, baik perolehan dana maupun peruntukannya nanti. 

"Sumbangan yang terkumpul akan dikelola secara transparan dan boleh diketahui publik, " ungkap Sobeng memastikan.